TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik penggunaan anggaran kegiatan pendukung yang justru lebih besar ketimbang kegiatan inti. Dia mencontohkan anggaran pemulangan tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja yang mencapai Rp 3 miliar.
"Pemulangan TKI anggarannya Rp 3 miliar. Biaya pemulangannya Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar justru untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah, alat tulis kantor, dan lain-lain," kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu, 6 Desember 2017.
Baca juga: Bisa Hadang Jokowi, Akankah Anies Baswedan Tinggalkan Jakarta?
Jokowi mengatakan hal tersebut saat memberi sambutan di acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah serta dana desa 2018. Acara tersebut dihadiri para menteri Kabinet Kerja, kepala lembaga, dan kepala daerah.
Menurut Jokowi, model penggunaan anggaran seperti itu banyak terjadi di kementerian/lembaga. Hal tersebut terjadi semenjak pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), di mana anggaran kegiatan pendukung justru lebih besar ketimbang kegiatan inti. Model penganggaran semacam ini, kata Jokowi, tidak boleh terjadi.
Para menteri, kepala lembaga, dan kepala pemerintahan daerah semestinya memahami manajemen keuangan dan mengubah model semacam itu. "Belanja pendukungnya malah 90 persen, belanja intinya 10-20 persen. Kebalik-balik. Coba liat RKAKL, hampir 90 persen kita seperti ini," ucap Jokowi dengan nada tinggi.
Baca juga: Jokowi Minta Kartu Rastra Jangan Ditambah Dulu
Saking kesalnya, Jokowi bahkan mengatakan bakal membuka satu per satu model penganggaran yang terbalik-balik itu. Menurut dia, model perencanaan anggaran seperti itu tidak bakal membuat hasil yang maksimal. "Kalau rencananya sudah seperti ini, bagaimana? Secara umum polanya seperti itu. Belanja pendukung justru lebih dominan daripada belanja inti kegiatan," katanya.
